BRIN dan BRIDA NTB Matangkan Penguatan Rumah Inovasi Daerah

Lombok Barat, ArahLensa.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus mematangkan penguatan Rumah Inovasi Daerah (RID) sebagai platform untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi berbasis sektor prioritas pembangunan. Penguatan ini diarahkan agar hasil riset tidak berhenti pada kajian, tetapi dapat dikembangkan menjadi inovasi yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat.

Pembahasan lanjutan yang berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026, menghasilkan sejumlah tindak lanjut, terutama pemenuhan data teknis, pemetaan potensi produk daerah, serta penguatan skema pendanaan dan kemitraan. Langkah tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan policy paper BRIN mengenai Rumah Inovasi Daerah NTB yang telah memasuki tahap sekitar 80 persen dan menuju review eksternal.

Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, menjelaskan bahwa penguatan RID akan bertumpu pada kolaborasi multipihak. BRIDA telah menyiapkan tiga proposal riset di bidang pengolahan pangan, air bawah tanah, dan kelautan. Selain itu, BRIDA juga menyiapkan pendampingan serta fasilitas inkubasi untuk membantu IKM, UMKM, kelompok tani, dan komunitas mengembangkan produk lokal.

Dalam pembahasan tersebut,  Ketua Tim Dalam kegiatan Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Prioritas Pembangunan, Nora Sulastri, menegaskan meminta dukungan data dan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk sejumlah agenda strategis, yakni pengembangan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), pemetaan sungai bawah tanah, dan pengembangan teknologi iradiasi. Untuk SWRO, kesiapan lahan serta dukungan operasional dan pemeliharaan menjadi bagian penting yang masih perlu dimatangkan. Sementara itu, pemetaan sungai bawah tanah membutuhkan data teknis, sedangkan pengembangan iradiasi memerlukan pemetaan potensi produk dan komunitas yang membutuhkan layanan tersebut.

Perwakilan Pokja menyampaikan bahwa sejumlah data teknis akan segera dikirim kepada pihak terkait dan dilengkapi secara paralel bersama dinas teknis serta UNRAM. Untuk teknologi iradiasi, koordinasi dengan UNRAM juga akan dilanjutkan guna menindaklanjuti peluang pengembangan dan skema kerja sama.

Pada sisi lain, pengembangan SWRO masih memerlukan pembahasan lebih mendalam sebelum diputuskan. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan lokasi, dukungan lintas sektor, serta keberlanjutan operasional agar komitmen yang dibangun dapat dilaksanakan secara realistis dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Salah satu potensi inovasi yang turut dibahas adalah pengolahan air nira segar. BRIDA bersama UNRAM telah mengembangkan teknologi yang berpotensi memperpanjang masa simpan air nira dari sekitar 4–5 jam menjadi hingga 40 hari dengan tetap mempertahankan kesegarannya. Inovasi tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan melalui skema kerja sama dan dimanfaatkan sebagai produk lokal pendukung sektor pariwisata, termasuk pada kegiatan berskala besar di NTB.

Melalui rangkaian tindak lanjut tersebut, BRIDA NTB dan BRIN berupaya memastikan penguatan Rumah Inovasi Daerah tidak berhenti pada pembentukan konsep. RID diarahkan menjadi ruang kolaborasi yang mampu menghubungkan riset, teknologi, potensi daerah, dunia usaha, dan kebutuhan masyarakat sehingga menghasilkan inovasi yang aplikatif dan berkelanjutan.

Kepala BRIDA NTB Minta Lulusan UT Ciptakan Inovasi Berbasis Riset untuk Daerah

Mataram, arAhLensa.com - Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., mewakili Gubernur NTB menghadiri Wisuda Periode II Tahun 2026 Universitas Terbuka Mataram yang berlangsung di Ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram, Sabtu (22/8/2026).

Dalam sambutannya, Kepala BRIDA NTB  menyampaikan bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses pendidikan, melainkan langkah awal menuju perjalanan yang lebih panjang. Ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan diharapkan mampu melahirkan perubahan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Universitas Terbuka yang terus memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan NTB saat ini diarahkan untuk mewujudkan visi NTB Provinsi Makmur Mendunia. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat tiga prioritas utama pembangunan daerah, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta menjadikan NTB sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

Karena itu, para wisudawan diharapkan tidak hanya menggunakan ilmu yang diperoleh untuk pengembangan diri dan karier, tetapi juga mengambil peran dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan di tengah masyarakat.

I Gede Putu Aryadi juga menekankan pentingnya riset dan inovasi sebagai bagian dari upaya mencari solusi yang tepat terhadap berbagai tantangan pembangunan. Pemerintah Provinsi NTB melalui BRIDA NTB membuka ruang bagi generasi muda dan peneliti untuk berkontribusi, salah satunya melalui sayembara riset bagi peneliti muda.

Menurutnya, inovasi harus menjadi kata kunci dalam pembangunan daerah karena berbagai persoalan tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan yang sama, tetapi membutuhkan gagasan baru yang berbasis data, riset, kebutuhan masyarakat, serta kondisi nyata di lapangan.

Menutup sambutannya, Kepala BRIDA NTB mengajak seluruh lulusan Universitas Terbuka untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pembangunan daerah.

“Mari kita bangun NTB sebagai rumah besar kita bersama, dengan memberikan karya, kontribusi, dan warisan terbaik bagi generasi berikutnya,” pungkasnya.

Bantu PKL Naik Kelas, BRIDA NTB Salurkan Inovasi Gerobak Listrik

Lombok Barat, arAhLensa.com – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan 10 unit gerobak listrik ramah lingkungan kepada masyarakat serta perwakilan asosiasi pedagang asongan dan pedagang kaki lima (PKL) NTB, Jumat (21/8/2026), bertempat di Kantor BRIDA Provinsi NTB.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., didampingi Sekretaris BRIDA NTB, Retno Untari, S.Si., M.Kes. Penyerahan gerobak listrik menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan sekaligus menjadi model inkubasi inovasi untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro dan pedagang kecil.

I Gede Putu Aryadi menyampaikan bahwa gerobak listrik tersebut merupakan hasil pengembangan prototipe yang dirancang oleh Tim Engineering Pokja Pengelola Workshop Permesinan BRIDA NTB, kemudian diproduksi oleh IKM binaan. 

Menurut mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB tersebut, pemanfaatan gerobak listrik ini tidak hanya ditujukan untuk membantu para pedagang meningkatkan mobilitas, memperluas jangkauan pemasaran, serta menekan biaya operasional dalam menjalankan usaha, tetapi juga menjadi media uji penerapan teknologi secara langsung di masyarakat. 

Melalui penggunaan di lapangan, BRIDA NTB dapat memperoleh masukan mengenai keunggulan maupun kekurangan produk sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan lebih lanjut sesuai kebutuhan pengguna. Dengan demikian, pengembangan gerobak listrik diharapkan dapat menghasilkan produk teknologi yang semakin efektif, efisien, tepat guna, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan sarana yang lebih efisien dan modern, para penerima diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung melalui peningkatan omzet dan keuntungan dari aktivitas berjualan keliling. Di sisi lain, keberadaan gerobak listrik juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui hadirnya layanan usaha yang lebih mudah dijangkau serta mendukung penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan.

“Gerobak listrik ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana berjualan, tetapi benar-benar mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan para pelaku usaha. Teknologi harus dapat memberikan manfaat nyata dan membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya,” ujar I Gede Putu Aryadi.

Penyerahan bantuan kemudian dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan dan pengoperasian gerobak listrik kepada para penerima. Pelatihan diberikan untuk memastikan setiap pengguna memahami fungsi kendaraan, tata cara pengoperasian yang aman, perawatan dasar, serta pemanfaatan gerobak secara optimal untuk menunjang kegiatan usaha.

Melalui program tersebut, BRIDA NTB juga mendorong agar inovasi dan teknologi semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemanfaatan gerobak listrik menjadi bagian dari upaya mendorong UMKM naik kelas, lebih produktif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memiliki daya saing yang lebih kuat. Ke depan, pelaku usaha diharapkan tidak hanya mampu berkembang di pasar lokal, tetapi juga terus meningkatkan kualitas produk dan layanan sehingga mampu mendukung cita-cita pembangunan NTB yang semakin maju dan mendunia.

BRIDA NTB berharap para penerima dapat menjaga dan memanfaatkan gerobak listrik secara berkelanjutan sebagai sarana produktif. Program tersebut juga diharapkan menjadi contoh pemanfaatan inovasi sederhana yang mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Nusa Tenggara Barat.

KUA-PPAS 2027 Disepakati, Gubernur Miq Iqbal Tegaskan APBD Harus Realistis dan Berdampak

Mataram, arAhLensa.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD Provinsi NTB menyepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dengan menempatkan pengelolaan fiskal yang realistis, sehat, dan berorientasi pada hasil sebagai pijakan pembangunan daerah. Kesepakatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk mengarahkan anggaran pada agenda transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Ruang Rapat DPRD NTB, Jumat (14/8).

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan penyusunan APBD 2027 berlangsung di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, sehingga pemerintah tidak boleh membangun perencanaan berdasarkan asumsi yang terlalu optimistis. Menurutnya, kekuatan fiskal daerah justru harus dibangun dari kemampuan membaca kondisi dan mengelola sumber daya secara tepat.

“Kekuatan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan ketepatan pengelolaan anggaran,” ujar Iqbal.

Gubernur menegaskan, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan menghadapi berbagai tekanan secara berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dirancang dengan asumsi bahwa satu persoalan akan segera selesai, karena tantangan baru akan selalu muncul.

“Kita tidak lagi berharap bahwa krisis akan cepat selesai. Pada saat satu krisis selesai, krisis lain akan datang. Karena itu tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan krisis tanpa menciptakan krisis yang baru,” tegasnya.

Dalam kerangka tersebut, Miq Iqbal menilai APBD harus diperlakukan sebagai instrumen untuk menghasilkan perubahan, bukan sekadar dokumen administratif tahunan.

“APBD harus kita lihat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu, setiap rupiah yang kita belanjakan harus jelas manfaatnya, jelas sasarannya, dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat,” katanya.

KUA-PPAS 2027 disusun berdasarkan RKPD 2027 dengan fokus pada transformasi struktural, penuntasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan ekosistem industri agro-maritim, serta pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Menurut Miq Iqbal, arah tersebut merupakan pilihan strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi NTB agar tidak bergantung pada satu sektor.

“Kita ingin mendorong transformasi struktural, menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, memperkuat ketahanan pangan dan maritim daerah, serta menumbuhkan ekosistem industri agro-maritim sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah,” jelasnya.

Di sektor pariwisata, pemerintah juga mengarahkan pembangunan pada quality tourism, dengan tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi juga lama tinggal, belanja wisatawan, kualitas destinasi, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Dari sisi fiskal, pendapatan daerah dalam KUA-PPAS 2027 direncanakan mencapai Rp6,22 triliun, meningkat sekitar 10,69 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp5,62 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas PAD sekitar Rp3,128 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp2,98 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp114,24 miliar.

Belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,09 triliun, meningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Dengan struktur tersebut, terdapat surplus anggaran sekitar Rp192,7 miliar yang diarahkan untuk kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal.

Gubernur menegaskan, salah satu capaian penting yang harus dijaga adalah membaiknya kondisi fiskal daerah setelah seluruh kewajiban utang pemerintah daerah yang menjadi beban telah diselesaikan.

“Alhamdulillah, pada tahun 2025 untuk terakhir kalinya Provinsi NTB menyelesaikan kewajiban pembayaran utang yang menjadi beban pemerintah daerah. Tahun 2026 menjadi tahun pertama kita memasuki tahun anggaran tanpa membawa utang,” ungkapnya.

Menurut Miq Iqbal, kondisi tersebut harus menjadi pijakan untuk membangun APBD yang lebih sehat pada tahun-tahun berikutnya.

“Jangan sampai kita membangun hari ini dengan membebani masa depan. Kita ingin memastikan setiap tahun anggaran berikutnya tetap memiliki ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan pembangunan,” tegasnya.

Ia mengapresiasi DPRD NTB yang dinilai memberikan dukungan konstruktif dalam proses penyusunan anggaran. Menurutnya, tantangan fiskal tidak dapat dihadapi sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif.

“Beban ini akan terasa ringan kalau kita pikul bersama-sama. Alhamdulillah, saya merasakan DPRD Provinsi NTB selalu memberikan dukungan yang sangat konstruktif,” katanya.

Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda mengatakan kesepakatan KUA-PPAS merupakan hasil pembahasan bersama yang mengedepankan musyawarah dan menjadi landasan bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk kesepakatan bersama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Miq Iqbal juga menyampaikan perkembangan penanganan kecelakaan KMP Putri Yasmin. Ia mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam proses pencarian dan penyelamatan, sekaligus menekankan pentingnya evaluasi keselamatan pelayaran, termasuk akurasi data manifest penumpang.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Tim SAR, Basarnas, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, serta seluruh instansi dan pihak terkait yang telah bekerja sama dalam proses pencarian dan penyelamatan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan doa bagi para korban dan keluarga yang terdampak serta berharap proses pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan terus dilakukan secara optimal.

Penandatanganan KUA-PPAS 2027 menjadi pijakan awal bagi penyusunan APBD 2027. Bagi Pemprov NTB, tantangan berikutnya bukan sekadar memastikan anggaran selesai tepat waktu, tetapi memastikan APBD benar-benar bekerja: menjaga kesehatan fiskal, membiayai prioritas pembangunan, memperkuat fondasi ekonomi, dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark & BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Hilirisasi Inovasi

Lombok Barat, arAhLensa.com - Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kunjungan Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark di Aula BRIDA NTB, Jumat (14/8/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi riset, pengembangan inovasi, hilirisasi hasil penelitian, serta pemanfaatan potensi kawasan Geopark Rinjani-Lombok untuk mendukung pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Kepala BRIDA NTB, bersama Sekretaris Badan dan perwakilan seluruh kelompok kerja bidang menerima langsung General Manager Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark, Qwadru Putro Wicaksono, serta perwakilan UNESCO Rinjani-Lombok, Meliawati. Pertemuan juga diikuti oleh jajaran BRIDA NTB dan perwakilan kelompok kerja yang memiliki keterkaitan dengan riset, sosial, kependudukan, inovasi, dan pengembangan ekonomi daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, menegaskan bahwa riset dan inovasi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, BRIDA memiliki peran sebagai penghubung antara peneliti, perguruan tinggi, komunitas, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat sipil agar hasil penelitian tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat dihilirisasi menjadi produk, teknologi, maupun kebijakan yang berdampak.

“Riset itu harus ada ujungnya. Harus ada produk atau nilai yang berdampak pada ekonomi, tata kelola, maupun perbaikan sosial ekonomi masyarakat,” ujar Kepala BRIDA NTB.

Ia menjelaskan, BRIDA NTB saat ini terus mengembangkan sejumlah kerja sama riset dan inovasi, antara lain penelitian air bawah tanah di wilayah selatan NTB, teknologi penyulingan air laut untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hilirisasi jagung menjadi pakan, pengembangan budi daya maritim, teknologi pengawetan hasil pertanian, pengembangan energi terbarukan, hingga pembangunan laboratorium kultur jaringan untuk menghasilkan bibit komoditas unggulan daerah.

Sejumlah program tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan kebutuhan kawasan Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark yang mengintegrasikan konservasi, pendidikan, penelitian, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal.

General Manager Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark, Qwadru Putro Wicaksono, menyampaikan bahwa Geopark memiliki misi yang sejalan dengan BRIDA, terutama dalam menghubungkan potensi alam, keanekaragaman hayati, dan budaya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Geopark tidak hanya bertugas menjaga warisan bumi dan keragaman budaya, tetapi juga memastikan potensi tersebut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar geosite,” jelasnya.

Menurut Qwadru, pengembangan produk lokal perlu diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing. Produk seperti kopi dapat menjadi contoh bagaimana potensi kawasan dikembangkan menjadi produk yang memiliki karakter dan nilai tambah sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Ia juga mendorong adanya fasilitas produksi bersama yang memenuhi standar, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengurangi biaya produksi sekaligus mempermudah pemenuhan persyaratan perizinan dan standar produk.

Sementara itu, perwakilan UNESCO Rinjani-Lombok, Meliawati, menjelaskan bahwa Rinjani-Lombok memiliki status ganda sebagai UNESCO Global Geopark dan UNESCO Biosphere Reserve yang ditetapkan pada 2018. Status tersebut menempatkan penelitian dan pengembangan pengetahuan sebagai bagian penting dalam pengelolaan kawasan.

Meliawati menyampaikan bahwa hasil revalidasi UNESCO pada 2025 memberikan sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, antara lain terkait kemitraan, infrastruktur, kebencanaan, visibilitas, manajemen, dan pembangunan berkelanjutan. Aspek-aspek tersebut membutuhkan dukungan riset dan kolaborasi lintas sektor.

“Kawasan ini memiliki potensi penelitian yang sangat besar, mulai dari sejarah geologi, letusan Samalas, keanekaragaman hayati, hingga sosial dan budaya. Karena itu, BRIDA menjadi salah satu mitra strategis bagi Geopark Rinjani-Lombok,” ungkap Meliawati.

Ia juga menyampaikan gagasan pengembangan Rinjani Society sebagai wadah kolaborasi penelitian lintas disiplin. Selain itu, Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark tengah mengembangkan platform untuk mendukung UMKM, startup, investasi berkelanjutan, dan pengembangan hasil penelitian.

Menanggapi peluang tersebut, BRIDA NTB membuka ruang kolaborasi melalui jejaring kerja sama yang telah dibangun dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), perguruan tinggi, dan berbagai mitra penelitian. Kolaborasi dengan Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark diharapkan dapat diperkuat melalui kerja sama kelembagaan sehingga program riset dan inovasi di kawasan memiliki dukungan yang lebih luas.

Selain riset, pertemuan juga membahas pemanfaatan ruang BRIDA NTB sebagai sarana edukasi dan diseminasi. Keberadaan ruang display serta aktivitas publik di lingkungan BRIDA dinilai dapat menjadi media untuk memperkenalkan produk hasil hilirisasi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekayaan geologi, hayati, dan budaya NTB.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk mempertemukan kekuatan riset dan inovasi BRIDA NTB dengan jejaring nasional dan internasional yang dimiliki Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark. Sinergi keduanya diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang lebih aplikatif, inovasi yang berdaya guna, serta produk unggulan yang memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung visi NTB Makmur Mendunia.

Hasil Riset Pariwisata Halal Perlu Dilengkapi Policy Brief agar Bisa Diimplementasikan dan Berdampak

Mataram, arAhLensa.com - Hasil riset pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan policy brief agar dapat menjadi dasar implementasi kebijakan dan menghasilkan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mendorong pemanfaatan hasil penelitian sebagai bagian dari penguatan pembangunan daerah berbasis riset dan kolaborasi.

Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, mewakili Gubernur NTB dalam kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian Tahun Pertama dengan tema “Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Pariwisata Halal: Studi di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat”, Senin (10/8/2026), di Ballroom Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB.

Diseminasi hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pengembangan pariwisata halal yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta pengelolaan destinasi secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertemukan hasil kajian akademik dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BRIDA NTB menyampaikan apresiasi terhadap penelitian yang dilakukan oleh UIN Walisongo Semarang. Menurutnya, hasil riset perlu didorong agar tidak berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang mampu diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Riset merupakan langkah awal dalam menghasilkan inovasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan policy brief agar dapat menjadi dasar dalam implementasi kebijakan dan pengembangan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kita ingin NTB menjadi rujukan dalam pengembangan pariwisata halal berkelas dunia yang berbasis riset dan kolaborasi,” ujar I Gede Putu Aryadi.

Ia menjelaskan, pengembangan pariwisata halal di NTB perlu berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat lokal. Potensi alam, budaya, serta karakter sosial dan religius masyarakat Lombok menjadi kekuatan yang dapat dikembangkan untuk membangun sektor pariwisata yang memiliki identitas sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Penguatan UMKM, desa wisata, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, pemasaran digital, serta akses terhadap sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pariwisata halal yang berkelanjutan. Upaya tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.

Dalam pemaparan hasil penelitian, tim periset UIN Walisongo Semarang membahas potensi dan tantangan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok. Hasil penelitian tersebut kemudian didiskusikan bersama para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam penyempurnaan rekomendasi kebijakan.

Beberapa arah pengembangan yang menjadi perhatian meliputi pengembangan pariwisata halal berbasis masyarakat (community-based halal tourism), peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha, penguatan kelembagaan lokal, integrasi budaya lokal dan tradisi Islam masyarakat Sasak, serta penguatan tata kelola kolaboratif.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh tim periset UIN Walisongo Semarang tersebut turut dihadiri Rektor UNU NTB, Dr. Baiq Mulianah, dan Ketua Periset, Prof. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth. 

Penelitian ini didukung melalui kerja sama Puspenma Kementerian Agama RI dan LPDP RI. Melalui pemanfaatan hasil riset secara berkelanjutan, BRIDA NTB mendorong agar penelitian tidak berhenti pada tahap kajian akademik, tetapi dapat dihilirisasi menjadi policy brief, rekomendasi kebijakan, dan inovasi yang mampu diterapkan. Langkah tersebut diharapkan memperkuat ekosistem inovasi daerah serta mendukung NTB menjadi rujukan dalam pengembangan pariwisata halal berkelas dunia yang berbasis riset, kolaborasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Tingkatkan Nilai Tambah Komoditas Lokal, BRIDA NTB Gandeng BRIN

Lombok Barat, arAhLensa.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat pemanfaatan hasil riset sebagai dasar pembangunan daerah melalui kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Upaya tersebut diwujudkan dalam Rapat Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Penelitian antara Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB dan Pusat Riset Teknologi Polimer BRIN yang berlangsung di Aula BRIDA NTB, Jumat (31/7/2026).

Pertemuan tersebut menghasilkan penyelarasan fokus riset pada sejumlah kebutuhan strategis daerah, yakni pengembangan industri pakan berbasis jagung, teknologi pengawetan nira menjadi minuman kemasan, pemanfaatan limbah pertanian menjadi produk bernilai tambah, serta dukungan riset bagi sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan. Kesepakatan ini menjadi langkah awal mempercepat hilirisasi hasil penelitian agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Rapat dipimpin Kepala BRIDA Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi dan dihadiri peneliti dari Pusat Riset Teknologi Polimer BRIN, kelompok kerja riset BRIDA, serta tim penyusun program penelitian dan inovasi daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur NTB untuk memperkuat riset yang mendukung penyelesaian persoalan strategis daerah.

Dalam arahannya, Aryadi menegaskan bahwa BRIDA memiliki peran menghubungkan hasil penelitian dengan implementasi di lapangan sehingga riset tidak berhenti sebagai dokumen ilmiah, tetapi mampu melahirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat.

Menurutnya, salah satu kebutuhan paling mendesak adalah meningkatkan nilai ekonomi jagung. Selama ini NTB dikenal sebagai salah satu sentra produksi jagung nasional, namun sebagian besar hasil panen masih dipasarkan sebagai bahan baku sehingga nilai tambahnya dinikmati daerah lain.

"Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana jagung tidak hanya diproduksi, tetapi dapat diolah menjadi pakan dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Jika ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat dikurangi, maka industri pakan di NTB akan lebih kompetitif dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani," ujar Aryadi.

Ia menjelaskan, riset yang sedang disiapkan diarahkan untuk menemukan sumber protein alternatif, seperti kelor, lamtoro, limbah udang vaname maupun limbah ikan, sehingga formulasi pakan dapat diproduksi dengan memanfaatkan potensi lokal. Selain meningkatkan nilai tambah jagung, pendekatan tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan industri pakan yang berkelanjutan.

Selain hilirisasi jagung, Aryadi juga menekankan pentingnya pengembangan nira aren sebagai produk unggulan daerah. Berdasarkan hasil penelitian bersama Universitas Mataram, nira memiliki potensi dikembangkan menjadi minuman segar dalam kemasan yang bernilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan hanya diolah menjadi gula aren. Teknologi pengawetan produk menjadi salah satu kebutuhan yang diharapkan dapat didukung melalui kolaborasi dengan BRIN.

Sementara itu, tim peneliti Pusat Riset Teknologi Polimer BRIN, Dr. Ir Etty Pratiwi, memaparkan sejumlah inovasi yang berpotensi diterapkan di NTB, di antaranya pemanfaatan limbah pertanian melalui teknologi mikroba pelarut zinc untuk meningkatkan kesuburan tanah, pengembangan pupuk berbahan rumput laut, serta pengolahan bonggol jagung menjadi biochar yang mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mengurangi limbah pertanian.

Perwakilan BRIN, Dr. Andari Risliawati, menyampaikan bahwa kebutuhan riset dari Pemerintah Provinsi NTB akan diprioritaskan berdasarkan urgensi dan kesiapan implementasinya. Menurutnya, pengembangan produk minuman kemasan berbahan nira menjadi salah satu program yang relatif cepat diwujudkan, sementara pengembangan industri pakan berbasis jagung memerlukan kolaborasi lintas sektor karena melibatkan rantai produksi yang lebih panjang.

Dalam kesempatan yang sama, kelompok kerja riset BRIDA menjelaskan bahwa usulan prioritas Gubernur NTB akan diintegrasikan ke dalam berbagai skema pendanaan penelitian nasional. Beberapa komoditas lokal, seperti nira aren dan manggis, juga dipersiapkan sebagai fokus penelitian lanjutan bersama Universitas Mataram untuk mendukung hilirisasi produk unggulan daerah.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara BRIDA, BRIN, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi NTB berharap hasil riset dapat lebih cepat diimplementasikan menjadi inovasi yang berdampak nyata, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.